PILIH NKRI & KESEHATAN LUKAS ENEMBE GUBERNUR PAPUA ATAU MASALAH 1 MILYAR

Ini Bukan Masalah 1 Milyar Artikel PILIH NKRI DAN KESEHATAN LUKAS ENEMBE GUBERNUR PAPUA ATAU 1 MILYAR ??? (Lukas Enembe Gubernur Papua menjadi "tumbal" konspirasi kepentingan politik Nasional Tahun 2024 dan Geopolitik Global Blok Barat & Blok Timur) Oleh Gembala DR. A.G. Socratez Yoman "Save LE Gubernur Papua, Save Papua, Save NKRI, Save G-20. Lupakan 1 milyar." Ada konspirasi politik nasional untuk tahun 2024 dan juga geopolitik global atau internasional yang menjadi "mesin" yang menggerakkan beberapa lembaga dan juga orang-orang berkempentingan yang sedang "berperang/menyerang" atau melawan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ada tujuh persoalan besar yang sedang disembunyikan di depan publik dengan narasi-narasi politik dan polemik meluas tentang 1 milyar uang pribadi Lukas Enembe gubernur Papua. 1. Konspirasi kepentingan politik nasional tahun 2024 Rakyat Indonesia dan rakyat Papua disibukkan dengan uang 1 milyar uang milik pribadi Lukas Enembe gubernur Papua. Prof.Mahfud MD menggoncangkan Indonesia dan Papua. Semua mata, pikiran dan perasaan serta konsentrasi terkuras dengan uang 1 milyar uang milik pribadi gubernur Papua bapak Lukas Enembe. Prof Mahfud MD Menkopolhukam, KPK, BIN, dan PPATK tampil sebagai pemilik kebenaran mutlak yang berlindung dibalik undang-undang dan peraturan pemerintah. Dugaan uang 1 milyar tidak kuat. Uang 1 milyar itu uang pribadi Lukas Enembe gubernur Papua. Karena itu Menkopolhukam berusaha melompat dan mau berlindung dengan isu baru, yaitu judi kasino dengan total uang 160 milyar. Pertanyaannya sebagai berikut: (1) kapan transaksinya? (2) Lewat bank apa Lukas Enembe transaksi? (3)Atas nama siapa uang 650 milyar ditransfer? (4) Lewat pesawat apa uang 560 milyar itu dibawa keluar dari Indonesia? (5)Apakah dalam bentuk cash atau bentuk check dana 560 milyar itu? (6)Bagaimana peran imigrasi dalam check-in di Airport Internasional Ir. Sukarno-Hatta? (7)Apakah petugas imigrasi di Airport Ir. Suekarno-Hatta mengetahui dana 560 milyar itu? Logikanya, kalau dana 560 milyar dipakai untuk judi di kasino berarti seluruh proyek pembangunan di provinsi Papua macet total. Wajah konspirasi kepentingan politik tahun 2024 sudah tidak menjadi rahasia umum. Ini terbukti dengan Jenderal Pol Tito Karnavian (sekarang: Mendagri), Jenderal Pol Budi Gunawan (Kepala BIN), Jenderal Pol Paulus Waterpauw (Pjs Gub Papua Barat) "berperang" atau melawan Lukas Enembe Gubernur Papua dengan konspirasi politik untuk kepentingan politik tahun 2024. Konspirasi ini didukung oleh KPK dan Menkopolhukam Prof Mahfud MD. Konspirasi politik ini terlihat KPK tanpa pemeriksaan, Lukas Enembe dituduh menerima gratifikasi Rp 1 Milyar. Kemudian tuduhan melebar ke isu judi casino, korupsi dana Otsus yang jumlahnya melebihi total jumlah yang sudah digelontorkan untuk Papua sejak tahun 2001. Pemaksaan pembentukan Daerah Otomomi Baru Boneka dari Mendagri Tito Karnavian di Tanah Papua adalah untuk pendudukan, penguasaan sumber daya alam, membangun infrastruktur militer dan kepolisian, mendatangkan migran dalam jumlah besar untuk melanggengkan hegemoni PDIP di Tanah Papua pada 2024 dan bagian tak terpisahkan penggusuran, peminggiran (marginalisasi) dan pemusnahan Penduduk Orang Asli Papua (POAP) secara sistematis, terstruktur, terprogram, meluas, masif dan kolektif. ++++++++ 2. Kepentingan Pembagian Dana Provinsi Papua Untuk 3 Provinsi Baru Boneka Indonesia Bagian nomor dua ini tidak terlepas dari kepentingan politik tahun 2024. Penguasa yang ada sekarang berjuang dan harus menyingkirkan orang-orang kuat dari partai politik lain di Indonesia. Penguasa hari ini sepertinya kumpulan para pemimpin yang dihantui "penyakit paranoid dan Papuaphobia dan hipokresi." Rakyat Indonesia dan rakyat Papua perlu mengetahui, bahwa Pemerintah Pusat Memaksa Gubernur Lukas Enembe membagi APBD Papua Tahun 2022 Senilai 8 Triliun untuk Biayai Tiga Provinsi Pemekaran Boneka Baru di Papua. Status Tersangka Dana 1 Milyar sebagai siasat Jakarta untuk “Mutilasi” Gubernur Lukas Enembe." "Jakarta, memaksa Gubernur Lukas Enembe supaya dana APBDP Papua dibagi 4 Provinsi. Setelah Otsus jilid 2, Provinsi Papua terima dana hanya 8 Triliun. Mereka mau supaya dana tersebut dibagikan menjadi 4 Prvinsi termasuk Provinsi Induk. Dengan demikian setiap provinsi dapat 2 Triliun. Selama hampir bulan Agustus 2022, menekan dan memaksa supaya harus ikuti apa yang diingin oleh mereka.” Karena Gubernur Enembe tidak mau menuruti kemauan Pemerintah Pusat mulai marah. Keputusan Jakarta nampaknya mulai bulat. Gubernur Enembe harus dilengserkan sebelumnya bulan Oktober 2022 dan Pejabat Gubernur Baru, pengganti Lukas Enembe bisa menyetujui pembagian dana 8 T untuk Provinsi Papua kepada 3 Provinsi Pemeran Baru termasuk Provinsi Induk.” (dikutip dari karya: Agustinus Waliagen, 27 September 2022) ++++++++ 3. Kepentingan Penandatanganan Investasi Pertambangan di Papua Penguasa Indonesia berjuang dan berusaha keras dengan tuduhan 1 Milyar rupiah uang milik Lukas Enembe gubernur Papua untuk "menangkap dan penjarakan" Lukas Enembe yang dianggap sebagai penghalang dalam proses perjanjian tanda tangan investor nasional dan internasional untuk eksploitasi sumber daya alam. Singkirkan Lukas Enembe berarti Prof Mahfud MD dengan kelompoknya membuat jalan tol tanpa halangan dan hambatan perampokkan, pemcurian dan penjarahan besar-besaran, meluas dan masif di Papua. ++++++++ 4. Menghilangkan atau Meredupkan Masalah Ferdy Sambo dari perhatian publik dan Media Massa Persoalan Ferdy Sambo adalah kejadian yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kepolisian merupakan salah satu pilar utama dan penting dalam Indonesia yang harus bertanggungjawab dan merawat serta memelihara hukum, undang-undang dan peraturan di Indonesia. Kasus Ferdy Sambo telah merusak dan menghancurkan kredibilitas kepolisian, apalagi orang-orang seperti Tito Karnavian namanya disebut-sebut. Sepertinya "borok-borok" atau "luka membusuk yang bernanah" itu ditutupi dengan kasus 1 milyar ke publik. Persoalan Ferdy Sambo hilang dari perhatian komunitas media dan rakyat Indonesia dan Papua, karena penguasa sudah membuat "isu atau proyek baru" 1 milyar dan judi kasimo 560 juta dan dana otsus 1007 triliun untuk menglihkan perhatian publik. +++++++ 5. Kegagalan Otonomi Khusus mau limpahkan kepada Pejabat POAP Michael Manufandu, Tokoh Pamong Praja Senior asal Papua mempertanyakan. "....mengapa baru sekarang diungkap. Praktik ini sudah lama terjadi, tapi seolah-olah dibiarkan? ..."... kinerja sejumlah lembaga pengawasan maupun lembaga penegakan hukum di wilayah ini dinilai tidak berdaya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi oleh para pejabat penyelenggara keuangan negara." " bahwa pengumuman yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD soal indikasi korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh oknum pejabat di Provinsi Papua telah membuka mata semua orang bahwa ada banyak penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara yang terjadi selama bertahun-tahun." "Ironisnya, praktik penyelewengan keuangan negara yang sudah lama terjadi di Papua itu, seperti seolah-olah didiamkan sehingga proses penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara terus terjadi sampai saat ini." "Pemerintah baru mengumumkan secara luas melalui siaran televisi nasional soal ada begitu banyak penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi, pertanyaannya mengapa baru sekarang diungkap. Praktik ini sudah lama terjadi, tapi seolah-olah dibiarkan." (Sumber: Antara, 22 September 2022). Ada penyebutan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus 1007 trilyun. Tetapi, dana otsus yang sebenarnya 104, 6 trilyun. Siapa yang menikmati dana Otsus 2001-2021? Dana Otsus dinikmati oleh TNI-Polri, Pengusaha orang-orang pendatang dari Indonesia, para pejabat pendatang dan agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Katolik. Pada 26 September 2022, gubernur Papua, Lukas Enembe sampaikan kepada saya. "Pak Yoman tahukan, waktu saya menjadi wakil bupati dan bupati di Puncak Jaya, saya selalu bantu uang kepada pasukan TNI di sana itu dana Otsus. Karena waktu itu tekanan OPM sangat kuat di Puncak Jaya. Kalau pada saat saya menjadi gubernur sekarang ini kami membantu TNI dan Polri, karena itu sudah ada aturannya. Kecuali di Puncak Jaya dari dana Otsus yang saya bantu kesatuan yang ada di sana waktu itu " Contohnya: Saya mengutip pernyataan Haris Azhar sebagai berikut: "Coba lihat,ee misalnya,sekarang operasi militer banyak di dataran tinggi atau pegunungan.Coba diperiksa,uang keamanaan ,pembiayaan operasi militer itu darimana? Kalau informasi yg saya punya itu juga diambil dari uang APBD yang ada di daerah2 tersebut.Lalu soal pengungsi, soal biaya membayar helikopter atau pesawat untuk membawa kebutuhan-kebutuhan pokok itu juga dibayar dari APBD" Apa yang disampaikan Haris Azhar bukan klise atau bukan tanpa bukti. Ada beberapa bukti yang saya miliki, TNI-POLRI juga menikmati dana Otonomi Khusus. Fakta ke 1: Setelah TNI tembak dan menewaskan Pendeta Elisa Tabuni di Tingginambut pada 16 Agustus 2004, TNI meminta dana pengamanan kepada pemerintah kabupaten Puncak Jaya sebesar Rp 1.510.000.000; (1 milyar lima ratus sepuluh juta). Rinciannya sebagai berikut: a. Pada 15 Oktober 2004, Komandan TNI datang meminta uang kepada bupati Puncak Jaya sebesar Rp 760 juta. b. Pada 17 Oktober 2004, Komandan TNI datang meminta uang kepada bupati Puncak Jaya sebesar Rp 750 juta. Fakta ke 2: Uang 13 Milyar dana APBD Kabupaten Puncak membangun Kapolres Puncak. Pada 21 Juli 2020, Paulus Waterpauw Kapolda Papua mengirim pesan kepada Kapolri sebagai berikut: "Yth. Bp Kapolri, ijin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kab. Puncak Ilaga dalam rangka laksanakan peresmian Polres Kab. Puncak Ilaga yang dibantu anggaran pemda Puncak 13 M lebih sejak tahun 2016, kemarin kami juga telah ikuti peletakkan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di Distrik Gome Kab Puncak, dump perkembangan akan dilaporkan ksp pertama. Kapolda Papua." Fakta ke 3: Ada suatu kesempatan (maaf lupa waktunya), bapak Lukas Enembe gubernur Papua, pendeta Lipiyus Biniluk, saya (Gembala Dr. Yoman) berada di ruang VIP Airport Sentani untuk perjalanan Dinas ke pegunungan Papua. Pada saat itu, Kapolda Papua Paulus Waterpauw masuk ke ruang VIP membawa map yang berisi proposal permintaan bantuan dana dari gubernur Papua. Paulus Waterpauw Kapolda Papua sampaikan kepada gubernur Papua Lukas Enembe: "Bapak gubernur, kami ada kegiatan saya meminta bantuan. Ini proposal kami." Lukas Enembe gubernur Papua menjawab singkat: "Baik pak Kapolda. Kami akan bantu. Nanti cek di kantor." +++++++++ 6. Kepentingan Pembelokkan atau Penghilangan Kasus Mutilasi dan Pelanggaran HAM berat Penguasa Indonesia bekerja keras untuk menghilangkan jejak-jejak kekerasan negara yang menyebabkqn pelanggaran berat hak asasi manusia selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang dengan membentuk Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM. Upaya keras pemerintah terlihat dari Surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Pembentukan Tim penyelesaian Non Yusicial Pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pada butir c dinyatakan: "bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara independen, obyektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional." Saya tidak percaya 100% usaha ini. Ini hanya kebohongan Negara. Karena ini usaha Indonesia untuk menghalangi kunjungan Komisionaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Ini kebohongan yang berlapis-lapis, karena bagi pelaku kejahatan selalu dihormati sebagai pahlawan dan diberikan posisi-posisi yang penting dan juga kebaikan pangkat bagi pelaku kejahatan. Penguasa berusaha "mencuci tangan" dari kejahatan dan kekerasan Negara yang sudah menjadi persoalan internasional. Contoh terbaru: k Kejahatan negara terbaru 4 warga sipil dimutilasi pada 22 Agustus 2022 di Timika dan penyiksaan 3 warga sipil di Mappi satu orang meninggal dunia. Kasus Paniai berdarah 8 Desember 2014 TNI menewaskan 4 siswa dan pelakunya hanya dituduhkan pak IS, orang tua yang tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Negara juga berusaha untuk menghilangkan 4 akar persoalan yang sudah dirumuskan oleh Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI). Indonesia tidak sadar, bahwa persoalan Papua bukan masalah uang 1 milyar rupiah. Persoalan mendasar Papua ialah harkat dan martabat kemanusiaan, dan harapan hidup yang layak di atas Tanah leluhur. Di Papua ada masalah ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan negara, mutilasi, pelanggaran HAM berat dan peminnggitan atau marginalisasi POAP di atas Tanah leluhurnya, rasisme, fasisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, dan imperialisme yang berjalan telanjang dan sudah menjadi luka membusuk dan bernanah di dalam tubuh bangsa Indonesia. LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia dan juga "batu kerikil" dalam sepatu Indonesia atau "duri" dalam tubuh bangsa Indonesia, tidak dapat diselesaikan dengan api, yaitu pendekatan keamanan atau militer, uang, Otsus jilid 1, dan pemaksaan Otsus sentralisasi jilid 2 dan pemaksaan DOB Boneka. Seluruh kejahatan Negara ini disimpulkan beberapa kata: "Papua LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia." Saya sendiri mengatakan: "Papua adalah "batu kerikil" dalam sepatu Indonesia atau "duri" dalam tubuh bangsa Indonesia. Prof. Dr. Franz Magnes-Suseno mengatakan: "...Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. PAPUA ADALAH LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia."( Sumber: Magnis: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: 2015, hal. 255). Pastor Frans Lieshout melihat: "PAPUA TETAPLAH LUKA BERNANAH di Indonesia." (Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601). Semua mata komunitas global ada di Indonesia, khusus di Papua, karena pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara selama 61 tahun sejak 19 Desember 1961 sampai sekarang. Dan juga, semua mata komunitas global ada di Papua, karena Sumber Daya Alam yang melimpah. SDA ini menjadi daya tarik dari komunitas global, sehingga konspirasi politik dapat mengorbankan Penduduk Orang Asli Papua (POAP). Dalam pemahaman ini, Indonesia mau sampaikan kepada komunitas internasional, bahwa kegagalan pembagunan di Papua selama masa Otonomi Khusus disebabkan oleh Pejabat Penduduk Orang Asli Papua (PAOP). Dengan agenda konspirasi itu, tokoh sentral Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua dikriminiasi konspirasi politik dengan 1 milyar rupiah adalah uang pribadi Lukas Enembe gubernur Papua. Kita pelajari dan analisa apa yang disampaikan Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief wartawan senior FNN, sebagai berikut: "Ada kepanikan Istana urusan dengan pak Lukas Enembe. Ini ada apa Mahfud MD turun tangan. Kebingungan Istana terbaca dari bahasa tubuh dari Mahfud MD. Kehadiran pak Mahfud MD, ada ketegangan Istana. Tiba-tiba sebut uang 560 milyar, ini tidak fokus. Papua itu wilayah panas dingin." +++++++ 7. Kepentingan Persaingan Geopolitik global Penduduk Orang Asli Papua (POAP) jangan terkurung dalam kerangka berpikir penguasa Indonesia yang rasis dan fasis yang mengkriminalisasi para pemimpin dan juga mutilasi rakyat sipil. POAP dan Indonesia bersama-sama berada dunia yang semakin terbuka dan mengglobal. Kita berada dalam dunia yang terus berubah dan terus bergerak maju, bukan dunia statis NKRI harga mati atau kedaulatan Nasional. POAP dan Indonesia berada di tengah-tengah persaingan blok barat dan blok Timur, yaitu Amerika dengan aliansinya dan China dan Rusia dengan aliansi mereka. Sekarang dimana posisi POAP dan Indonesia? Apakah POAP akan menjadi korban kedua kali atau sebaliknya akan mendapat manfaat dari persaingan global antar Blok Barat dan Blok Timur? Apakah Indonesia berpihak pada Blok Timur, yaitu China dan Rusia atau Blok Barat, yaitu Amerika dengan sekutunya? Kedua-keduanya ada keuntungan dan kerugian di pihak Indonesia. Kalau Indonesia mau memilih berpihak kepada salah satu kekuatan yang sedang bertikai? Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam dilema besar, seperti memakan buah simalakama. Apakah Indonesia mau bersahabat dengan Indonesia atau berteman dengan China dan Rusia? Dalam keadaan penguasa seperti ini, Indonesia mau dan tidak mau menghadapi persaingan geopolitik global antara Amerika dengan China dan Rusia. Kalau Indonesia memilih bersahabat dengan China dan Rusia, maka Indonesia harus menerima konsekwensi kemarahan dalam bentuk apapun dari Amerika. Kemudian, Indonesia berteman dengan Amerika Serikat, maka Indonesia juga harus menerima konsekwensi dari China dan Rusia. ++++++ Kesimpulan Penguasa Indonesia di Jakarta menilai Lukas Enembe gubernur Papua dinilai sebagai penghalang agenda politik tahun 2024, maka Lukas Enembe harus disingkirkan. 1. Apakah penguasa dan KPK mau selamatkan 1 milyar dan korbankan NKRI dengan mengabaikan keselamatan kesehatan dan menyingkirkan Lukas Enembe gubernur Papua dengan alasan uang 1 milyar? 2. Apakah KPK lebih penting 1 milyar atau keselamatan NKRI? 3. Apakah KPK sudah bekerja secara profesional dan menetapkan Lukas Enembe gubernur Papua sebelum meminta keterangan? 4. Apakah keamanan Pertemuan G-30 di Indonesia bulan Oktober lebih penting atau uang 1 milyar? Akhirnya, saya mau sampaikan kepada KPK dan penguasa Indonesia di Jakarta, bahwa Lukas Enembe tetap ada dihati rakyat sebagai gubernur Papua. Lukas Enembe tidak pernah dipilih sebagai gubernur oleh KPK dan KPK tidak punya hak menghentikan Lukas Enembe gubernur Papua dengan alasan uang 1 milyar. Lukas Enembe gubernur Papua dipilih oleh rakyat Papua untuk lima tahun, bukan dihentikan oleh KPK. Tindakan KPK telah melukai hati rakyat Papua dan menimbulkan kemarahan rakyat Papua. KPK dan Penguasa Indonesia di Jakarta jangan menciptakan konflik di Papua. Jangan memancing kemarahan rakyat Papua. Bebaskan Lukas Enembe gubernur Papua dan pulihkan nama baik. Keselamatan NKRI dan Kesehatan Lukas Enembe gubernur Papua lebih penting daripada 1 milyar. Api kecil biasanya menghanguskan rumah besar atau hutan besar. Uang 1 milyar bisa runtuhkan NKRI. Orang sakit jangan diganggu. Orang sakit harus dilihat dari mata kemanusiaan bukan diukur dari uang 1 milyar. Saya yakin, KPK lebih memilih kepentingan keamanan NKRI dan Pertemuan G-20 daripada 1 milyar rupiah. Ingat! Menjaga, merawat dan memelihara NKRI bukan dengan mengurus uang 1 milyar. Doa dan harapan saya, tulisan singkat ini memberikan pencerahan kepada semua saudara dan sahabat untuk mendoakan kesembuhan bapak Lukas Enembe gubernur Papus supaya segera sembuh, pulih dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Save LE Gubernur Papua, Save Papua, Save NKRI, Save G-20. Lupakan 1 milyar. Ita Wakhu Purom, 28 September 2022 Penulis: 1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua. 2. Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC). 3 Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC) 3. Anggota Baptist World Alliance (BWA). __________ NO HP/WA: 08124888458